Kejari Jaktim Geledah Kantor Sudin PPKUKM, Dokumen Mesin Jahit Disita: Ini Fakta Terkini
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) melakukan penggeledahan di dua lokasi, termasuk kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur dan kawasan Kelapa Gading, terkait dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dalam program penumbuhan wirausaha industri baru. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti penyimpangan yang melibatkan pengadaan mesin jahit Singer M1155 dan M1255 pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
Kronologi Lengkap
Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Kejari Jaktim pada Senin, 10 November 2025, mulai pukul 10.55 hingga 12.43 WIB. Lokasi yang digeledah antara lain kantor Sudin PPKUKM Jakarta Timur dan sebuah titik di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penyidik yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Timur, Adri Eddyanto Pontoh, secara cermat memeriksa berbagai ruangan di dua lokasi tersebut. Dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan erat dengan program penumbuhan wirausaha industri baru menjadi fokus utama pemeriksaan.
Dari hasil penggeledahan, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting yang diduga memiliki kaitan erat dengan mekanisme pengadaan mesin jahit tersebut. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi potensi kerugian negara dan mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.
Mengapa Menjadi Viral?
Kasus ini menjadi viral karena adanya dugaan korupsi dalam pengadaan mesin jahit senilai Rp9 miliar yang dialokasikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejari Jaktim menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan, yang kemudian memicu perhatian publik dan media. Video serta foto dari penggeledahan tersebar di media sosial, membuat isu ini semakin ramai dibahas. Selain itu, adanya keterlibatan pihak-pihak terkait seperti distributor di Kelapa Gading juga menambah kompleksitas kasus ini.
Respons & Dampak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan dukungan penuh kepada Kejari Jaktim dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin jahit. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Di sisi lain, Pemkot Jakarta Timur berkomitmen memperketat pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan program di jajarannya, usai adanya penggeledahan di kantor Sudin PPKUKM.
Secara umum, kasus ini menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang merasa khawatir atas keberlanjutan bantuan pemerintah. Dari segi hukum, kasus ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Dari sisi ekonomi, adanya dugaan kerugian negara dapat berdampak pada alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan lainnya.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa dokumen seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), komputer, dan Unit Pemrosesan Pusat (CPU). Dokumen-dokumen ini akan disita secara resmi setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat proses penyelidikan dan memastikan seluruh dokumen terkait pengadaan dapat diperiksa secara menyeluruh.
Adri Eddyanto Pontoh menjelaskan bahwa proyek pengadaan mesin jahit ini mencakup sekitar 3.000 unit mesin jahit yang dipesan melalui salah satu distributor di kawasan Kelapa Gading. Proyek ini berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024 dan diperuntukkan bagi pelaku UMKM di wilayah DKI Jakarta. Meski fokus pada Jakarta Timur, proyek ini mencakup seluruh wilayah kota administrasi, mulai dari Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, Pusat, hingga Kepulauan Seribu.
Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kejari Jaktim terus melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan mesin jahit. Publik menantikan hasil penyidikan lebih lanjut, termasuk apakah ada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Selain itu, masyarakat juga berharap agar proses hukum berjalan transparan dan tidak ada intervensi yang mengganggu keadilan. Apa yang ditunggu publik berikutnya adalah klarifikasi resmi dari pihak terkait dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
