Pembangunan bendungan Randangan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kini telah memasuki tahap akhir dan dijadwalkan beroperasi pada tahun 2026. Proyek yang telah berlangsung sejak 2013 ini menarik perhatian masyarakat karena dampaknya terhadap pertanian dan kehidupan sekitar daerah aliran sungai. Dengan panjang saluran pembuangan sekitar 150 kilometer, proyek ini menjadi salah satu prioritas pemerintah setempat dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
Kronologi Lengkap
Pembangunan bendungan Randangan dimulai pada tahun 2013, namun prosesnya tidak berjalan mulus. Pada tahun 2020, pekerjaan sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Meski anggaran sudah tersedia, dana tersebut harus dialihkan untuk penanganan darurat. Setelah situasi membaik, pekerjaan dilanjutkan kembali dengan sedikit demi sedikit.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menjelaskan bahwa hingga saat ini, hanya sebagian kecil dari potensi lahan yang dapat dimanfaatkan. “Dari potensi sekitar 9 ribu hektar, hanya 600 sekian hektar yang termanfaatkan,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa masalah teknis masih perlu diselesaikan, termasuk pendataan lapangan dan pengurusan sertifikat tanah.
Mengapa Menjadi Viral?
Proyek ini menjadi viral karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan lahan dan saluran irigasi. Masyarakat yang terdampak saluran irigasi mengeluhkan data yang tidak sesuai dengan fakta serta ketidakjelasan dalam pengurusan sertifikat tanah. Selain itu, kehadiran TNI dan forkopimda dalam pembangunan ini juga menjadi perhatian publik, karena mereka memiliki peran dalam percepatan luasan areal tanam.
Respons & Dampak
Respons masyarakat terhadap pembangunan bendungan Randangan bervariasi. Beberapa mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah irigasi, sementara yang lain masih merasa belum puas. Camat Randangan, Saharudin Saleh, melaporkan bahwa masyarakat kini lebih fokus pada pendataan ulang dan kejelasan sertifikat tanah.
Selain itu, adanya keterlibatan TNI dalam proyek ini memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan. Bupati menjelaskan bahwa TNI dilibatkan langsung oleh Menteri terkait, sehingga ada komitmen kuat dalam menyelesaikan masalah irigasi.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Menurut Bupati Saipul, seluruh pihak terkait seperti Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS) II dan TNI telah berkomunikasi secara baik. Ia berharap masalah yang masih ada bisa segera terselesaikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari proyek ini.
Saat ini, pihak BWS sedang melakukan pendataan ulang dan akan menyelesaikan sertifikat tanah. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus dokumen tanah mereka.
Penutup – Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Pembangunan bendungan Randangan di Pohuwato kini mendekati tahap akhir dan siap beroperasi pada 2026. Meski ada tantangan dalam prosesnya, komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat serta instansi terkait membawa proyek ini menuju kesuksesan. Publik kini menantikan kepastian terkait pendataan dan pengurusan sertifikat tanah agar manfaat dari proyek ini bisa dirasakan secara maksimal.
