Respon Gus Yahya Terkait Keputusan Rais Aam: Siap Hadapi Konsekuensi
Di tengah kericuhan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya memberikan respons terkait keputusan Rais Aam, KH Miftachul Akhyar, yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Dalam pernyataannya, Gus Yahya mengaku siap menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut.
“Kami akan tetap menjalankan amanah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai NU,” ujarnya, menunjukkan sikap teguh meskipun posisinya telah digantikan.
Keputusan Rais Aam untuk mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU didasarkan atas hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU yang dihadiri oleh 36 PWNU se-Indonesia. Menurut informasi yang diperoleh, keputusan ini diambil karena beberapa alasan, termasuk dugaan pelanggaran terhadap nilai-nilai NU dalam penyelenggaraan AKN NU dan tata kelola keuangan yang dinilai tidak transparan.
Gus Yahya sebelumnya menolak tuntutan mundur dari jabatannya, menegaskan bahwa mandatnya berlaku lima tahun sesuai hasil muktamar. Namun, pada 26 November 2025, PBNU resmi menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU dan telah kehilangan semua hak, wewenang, serta atribut jabatan.
“Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Kiai Miftah, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum sementara. Ia juga menegaskan bahwa PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar untuk menentukan Ketua Umum PBNU di masa depan.
Namun, Gus Yahya tidak tinggal diam. Dalam pernyataannya, ia memastikan bahwa seluruh tindakan organisasi yang mengatasnamakan Ketua Umum setelah tanggal dan waktu tersebut dinyatakan tidak sah. “Saya akan tetap menjaga kredibilitas dan integritas diri, serta menjalani proses sesuai aturan jam’iyah,” ujarnya.
Pihak PBNU juga mengungkapkan rencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk memastikan kesahihan informasi yang beredar. Wakil Rais Aam, KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir, ditunjuk sebagai pengarah TPF. Selain itu, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
Meski demikian, Gus Yahya tetap menegaskan bahwa ia siap menghadapi segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. “Saya percaya bahwa keputusan ini akan menjadi bagian dari ikhtiar batiniah untuk kemuliaan NU,” katanya.
Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini menjadi momen penting bagi NU, yang sedang menghadapi dinamika internal yang cukup rumit. Sejumlah pihak meminta agar semua pihak dapat menjaga keharmonisan dan menjunjung tinggi nilai-nilai khittah NU, seperti kepentingan bersama, kemuliaan moral, dan kejujuran.
“Semoga Allah SWT memberikan jalan terbaik bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” harap Gus Yahya dalam penutup pernyataannya.
