Masalah Pendangkalan Sungai Mentaya yang Mengancam Pelayaran dan Investasi
Sungai Mentaya, yang menjadi salah satu jalur utama pelayaran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kini menghadapi tantangan serius akibat pendangkalan. Kondisi ini menyebabkan alur pelayaran menuju Pelabuhan Sampit semakin sulit dilalui, terutama bagi kapal-kapal berukuran besar. Hal ini berpotensi mengganggu arus logistik dan menghambat pertumbuhan investasi di wilayah tersebut.
Bupati Kotim, Halikinnor, sebelumnya menyatakan rencana untuk melakukan pengerukan pada akhir 2025 atau awal 2026. Namun hingga saat ini, beberapa hambatan regulasi dan teknis masih menjadi kendala dalam merealisasikan rencana tersebut. Banyak pihak mempertanyakan apakah target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal yang diharapkan.
Pendangkalan Sungai Mentaya tidak hanya berdampak pada kegiatan pelayaran, tetapi juga mengancam potensi ekonomi daerah. Sungai ini merupakan akses penting bagi kapal-kapal yang ingin masuk maupun keluar ke laut Jawa. Dengan kedalaman yang semakin berkurang, kapal-kapal modern dengan ukuran di atas 120 meter akan kesulitan melewati alur sungai tersebut.
Tantangan dalam Proyek Pengerukan
Selain masalah teknis, proyek pengerukan juga menghadapi perdebatan terkait skema kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Manager Pelayanan Terminal Sampit, Tri Purbo Waluyojati, menyatakan bahwa kendala terbesar bukan hanya dalam hal teknis pengerukan, tetapi juga dalam menentukan mekanisme kerja sama yang tepat.
Menurut Tri, investor harus menghitung biaya pengerukan, volume sedimen, dan skema tarif channel fee. Sementara itu, pengguna jasa juga memiliki pertimbangan sendiri terkait biaya dan manfaat dari proyek ini. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menjadi kunci dalam mempercepat proses pengerukan.
Selain itu, isu dampak lingkungan juga menjadi perhatian serius. Sejumlah kalangan khawatir bahwa pengerukan bisa merusak ekosistem sungai dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Untuk itu, diperlukan kajian mendalam dan perencanaan yang matang agar proyek ini dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kerugian jangka panjang.
Peran Politik dalam Pembangunan Daerah
Di sisi lain, Bupati Halikinnor juga mengambil peran penting dalam dunia politik. Ia ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim periode 2025–2030 setelah DPP PDIP secara resmi menunjuknya. Penetapan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Konferda PDIP Kalteng ke-6 yang berlangsung di Palangka Raya.
Di tingkat provinsi, Yohannes ditetapkan sebagai Ketua DPD PDIP Kalimantan Tengah. Sementara di Kotim, selain Halikinnor sebagai Ketua DPC, Wakil Bupati Irawati diangkat sebagai Bendahara DPC, dan Sugito sebagai Sekretaris DPC PDIP Kotim.
Meski struktur kepengurusan sudah mulai terbentuk, jajaran lengkap kepengurusan DPC PDIP Kotim masih menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan stabilitas organisasi dan kesiapan menjalani tugas-tugas politik yang akan datang.
Harapan Terhadap Kepemimpinan Baru
Sekretaris DPC PDIP Kotim, Sugito, menyampaikan harapan besar terhadap kinerja Ketua DPD PDIP Kalimantan Tengah baru, Yohannes. Ia berharap kepengurusan baru di tingkat provinsi mampu membawa perubahan signifikan, terutama dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi legislatif pada pemilu mendatang.
Menurut Sugito, ada banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi di tingkat DPD. Ia menyoroti hasil kontestasi politik sebelumnya yang dinilainya belum maksimal. Meskipun demikian, Sugito menekankan bahwa secara keseluruhan suara PDIP justru mengalami peningkatan di berbagai daerah, termasuk Kotim.
Dengan berbagai tantangan dan harapan yang ada, pembangunan daerah dan keberlanjutan ekonomi di Kotim akan bergantung pada keberhasilan berbagai proyek strategis seperti pengerukan Sungai Mentaya serta stabilitas politik yang kuat.
