Dua Menteri Disorot Akibat Banjir Bandang di Sumatera
Dalam beberapa hari terakhir, dua menteri Indonesia yaitu Raja Juli Antoni dan Zulkifli Hasan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Keduanya mendapat perhatian khusus karena tindakan yang mereka lakukan dalam menangani bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera.
Zulhas, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), mencuri perhatian setelah tertangkap kamera memanggul karung beras ketika turun langsung membantu warga terdampak banjir dan longsor. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Sementara itu, Raja Juli Antoni justru berada dalam posisi yang berlawanan. Ia didesak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan karena dianggap bertanggung jawab atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sindiran dari Rocky Gerung
Pengamat politik Rocky Gerung ikut angkat bicara mengenai situasi ini. Menurutnya, beberapa menteri seharusnya tidak lagi tampil di media jika dilihat dari ukuran peradaban dan tanggung jawab jabatan. Ia menyoroti kegagalan para menteri dalam mengelola, memitigasi, atau bahkan mempermainkan isu bencana.
“Saya sahabat dengan dia, tetapi di dalam urusan bencana kemarin harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri,” ujarnya.
Rocky juga menyentil Zulhas dengan mengatakan bahwa ia seharusnya mempertimbangkan langkah serupa dengan mundur dari jabatannya. Ia menilai tindakan Zulhas memanggul karung beras bukanlah tindakan yang tulus, melainkan pameran kemanusiaan yang palsu.
“Ada perencanaan untuk pameran ya. Pameran kemanusiaan yang palsu itu yang harus kita perhatikan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah menteri serta pejabat yang terkait dengan penanganan banjir bandang dan tanah longsor seharusnya memiliki kontrol diri. Hal ini digunakan untuk memudahkan publik mengetahui pertanggungjawaban negara dengan cara mundur.
“Itu juga akan membuat kita percaya bahwa oke Indonesia masih punya etik. Kita mau terangkan itu karena di luar negeri orang nyinyir dengan cara Indonesia menyelesaikan banjir ini,” katanya.
Rocky juga menyebut bahwa diaspora di luar negeri dibanjiri pertanyaan mengenai penanganan bencana di Indonesia. “Diaspora itu banjir dibanjiri dengan pertanyaan oleh teman-teman mereka di seantero planet dan mereka hanya bisa mentertawakan juga apa yang dilakukan oleh menteri-menteri itu atau pejabat-pejabat di sekitar krisis bencana ini,” ujarnya.
Ia melihat setidaknya terdapat tujuh menteri yang harus mundur dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
PAN Bantah Pencitraan
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa Zulhas tidak melakukan pencitraan saat membantu warga terdampak banjir. Ia menilai tindakan Zulhas adalah bentuk kepedulian yang tulus.
“Bang Zul mengangkat karung atau membantu membersihkan rumah dari lumpur bukanlah untuk pencitraan,” kata Viva.
Ia menjelaskan bahwa Zulhas dikenal sebagai sosok yang mudah tersentuh hatinya ketika melihat penderitaan masyarakat. “Tapi itulah Bang Zul yang mudah tersentuh hatinya jika melihat penderitaan dan selalu berempati. Sisi kemanusiaannya lebih dominan,” ujar Viva.
Viva menegaskan bahwa sikap Zulhas tersebut telah terlihat sejak lama. Bahkan, sejak PAN berdiri pada tahun 1998. “Tidak ada kepalsuan dalam bersikap. Itu murni dari hatinya.”
Bagi Zulhas, kata dia, turun langsung membantu warga yang terkena bencana adalah pekerjaan yang mulia. “Terjun membantu rakyat, berpeluh mengangkat karung, untuk rakyat yang terkena bencana banjir, adalah pekerjaan yang baik dan mulia.”
Viva menambahkan, yang tidak baik justru adalah pihak yang tidak pernah hadir membantu warga saat bencana, tetapi kemudian mendiskreditkan orang yang terjun langsung di lapangan.
Raja Juli Didesak Mundur
Sementara itu, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan (Menhut) didesak mundur dari jabatannya. Desakan tersebut buntut bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang 3 provinsi di Pulau Sumatra, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyebab bencana disinyalir karena kerusakan hutan.
Desakan agar Menhut Raja Juli mundur salah satunya datang dari Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin saat rapat Komisi IV dengan Kementerian Kehutanan di DPR, Kamis (4/12/2025). Ia menuding Menhut Raja Juli tidak paham soal kehutanan saat membahas tentang izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan, Sumut, yang seharusnya tidak keluar, ternyata keluar.
Usman juga meminta Kemenhut untuk fokus upaya penanaman kembali di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir bandang. “Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja,” ujar Usman.
Menhut Raja Juli sudah merespons terkait desakan yang meminta dirinya mundur. Ia menegaskan, hak untuk memilih atau menghentikan menteri ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi.”
