Majelis Perwakilan Rakyat memasuki masaresesmulai hari ini Selasa 9 Desember 2025. Ketua DPRPuan Maharanimenutup periode persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 dalam rapat paripurna pada Senin, 8 Desember 2025.
Anggota partai PDI Perjuangan mengumumkan bahwa masa reses akan dimulai pada 9 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026. “Selamat memasuki masa reses dan menyambut rakyat,” kata Puan dalam pidato penutupan masa persidangan, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Sedangkan masa reses adalah periode di mana anggota legislatif Senayan melakukan kegiatan di luar masa sidang. Mereka bekerja di luar Gedung.DPRdan menemui konstituenya di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam pidato penutup masa sidang, Puan menekankan bahwa DPR harus selalu peka, tanggap, ramah, dan cepat merespons dalam menyerap serta menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menjalankan fungsi kedaulatan rakyat melalui empat peran utama DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi.
Puan menjelaskan, di bidang legislasi, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tiga rancangan undang-undang dan menetapkan tiga RUU sebagai inisiatif DPR. Salah satunya adalah RUU mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Puan tidak dapat menyangkal bahwa proses penyusunan RUU KUHAP telah mendapat perhatian masyarakat. “Keberadaan rancangan undang-undang ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan bagi warga negara melalui keadilan restoratif,” katanya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan tugas anggaran, Alat Kelengkapan Dewan bekerja sama dengan mitra kerjanya telah membahas perkembangan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Puan menekankan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah harus benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Selain itu, selama persidangan, DPR juga menerima penyampaian Ringkasan Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang berisi berbagai temuan terkait pengelolaan keuangan negara di seluruh kementerian dan lembaga. Puan menyatakan, DPR akan memastikan semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh pemerintah agar tata kelola keuangan negara berjalan secara tertib, sesuai hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di dalam peran pengawasan, Puan menyebutkan bahwa DPR memberikan perhatian terhadap berbagai isu, termasuk kesiapan sarana dan prasarana transportasi serta kelancaran pasokan dan harga bahan pangan menjelang natal dan tahun baru.
Parlemen juga menyoroti peningkatan jumlah kasus bullying di lingkungan pendidikan serta kualitas layanan kesehatan untuk ibu dan anak. DPR juga memperhatikan kinerja dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi, termasuk pemenuhan hak-hak para petugasnya.
Selain itu, fungsi pengawasan juga ditujukan pada penanganan tenaga kerja asing yang tidak sah, pencegahan serta pemberantasan kejahatan perdagangan manusia, perlindungan anak korban penculikan, hingga pengelolaan penyakit menular seperti tuberkulosis. Parlemen juga memantau pengelolaan pupuk bersubsidi dan kinerja lembaga pengelola investasi.
Selanjutnya, Puan juga menyampaikan kekhawatiran terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia meminta kementerian serta lembaga terkait untuk segera bertindak dalam penanganan darurat.
“Di dalam APBN tersedia dana darurat yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kepentingan rakyat. Masa depan, kebijakan pencegahan bencana perlu terus diperkuat, khususnya di daerah yang rentan,” kata Puan.
Menurut Puan, peristiwa alam seperti hujan deras, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami memang tidak bisa dihindari. Namun, menurutnya, risikonya dapat dikelola dengan pengelolaan lingkungan yang baik, tata ruang yang tepat, serta persiapan awal yang matang.
Selanjutnya, selama masa persidangan ini, DPR juga telah memberikan persetujuan pertimbangan dalam perekrutan berbagai jabatan publik dan non-publik, antara lain calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, Kantor Akuntan Publik yang meninjau laporan keuangan BPK Tahun 2025, calon anggota Komisi Yudisial, calon anggota Dewan Energi Nasional, hingga calon pengelola Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
Terakhir dalam bidang diplomasi parlemen, DPR telah menghadiri berbagai forum internasional, baik secara multilateral maupun bilateral. Beberapa pertemuan yang diadakan selama masa sidang ini antara lain dengan Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, delegasi Parlemen Arizona, Amerika Serikat; Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok; serta delegasi Parlemen Polandia.
