Jakarta — Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sarjana menjadi perhatian serius pemerintah. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 1,6 juta lulusan SMK dan 1 juta lulusan universitas menganggur pada 2025. Hal ini memicu desakan agar pemerintah lebih aktif dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang atau setara dengan 4,76 persen dari total populasi. Dari jumlah tersebut, lulusan SMK dan sarjana menyumbang hampir 2,6 juta orang. “Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Yassierli menegaskan bahwa solusi dari masalah pengangguran harus dilihat dari dua sisi, yakni ketersediaan tenaga kerja dan permintaan terhadap tenaga kerja. Ia mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja, seperti optimalisasi program pemerintah, ekspansi peluang kerja ke luar negeri, peningkatan industri yang ada, serta pendorongan wirausaha.
“Kami melihat program prioritas Pak Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, punya potensi besar. Misalnya, 3.000 dapur SPGN dari BUMN bisa menyerap 30.000 pekerja, sementara 80.000 koperasi berpotensi menyerap 2 juta tenaga kerja jika SDM-nya terlatih,” kata Yassierli.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan usaha kecil menengah (UMKM) dan pelatihan keterampilan kepada generasi muda. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyatakan bahwa transformasi kewirausahaan pemuda menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan jumlah lapangan kerja di Indonesia.
“Inovasi akan mentransformasikan pemuda Indonesia menjadi pencipta lapangan kerja melalui wirausaha,” ujarnya.
Namun, meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah tersebut, masih banyak masyarakat yang merasa tidak puas. Salah satu tokoh masyarakat, Hendri Satrio, mengungkapkan bahwa acara IKA Fikom Unpad Executive Breakfast Meeting digelar untuk menjawab kegelisahan teman-teman di berbagai industri, termasuk media.
“Acara ini ada untuk membangun optimisme dalam dunia kerja sekaligus juga menampung dan mencoba menjawab kegelisahan teman-teman di berbagai industri, termasuk media,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa kemampuan adaptasi, kreativitas, dan keberanian memulai usaha sangat dibutuhkan dalam dunia yang semakin kompetitif.
“Entrepreneurship adalah sektor yang membuat seseorang mampu bertahan dan bersaing di tengah pertarungan global saat ini,” ujarnya.
Peningkatan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) oleh Bank Indonesia pada Oktober 2025 menjadi tanda positif bahwa masyarakat mulai melihat peluang kerja semakin terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengatasi mismatch keterampilan antara pendidikan dan kebutuhan pasar.
Yassierli menegaskan bahwa pelatihan ini akan atasi mismatch keterampilan yang jadi tantangan besar. Ia juga membahas isu hubungan industrial, seperti PHK sepihak dan upah di bawah UMR, yang memperumit ketenagakerjaan.
“Kami terima banyak laporan soal PHK sepihak dan upah tak dibayar. Makanya, kami promosikan Hubungan Industrial Pancasila berbasis gotong royong,” katanya.
Dengan sinergi antara sektor pendidikan, UMKM, industri, dan generasi muda, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam hal ini, program-program seperti Micopreneur dan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi angka pengangguran.
