Korupsi Smartboard di Tebing Tinggi: Kejaksaan Geledah Kantor Dinas
Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan smartboard untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi kembali memicu perhatian publik setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Jakarta. Kasus ini viral karena menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam proyek yang bernilai besar, serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Kronologi Lengkap
Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Kejati Sumut pada Rabu (12/11/2025) di tiga lokasi berbeda di Jakarta. Ketiga lokasi tersebut adalah PT BP di Jakarta Barat; PT GEEP di Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat; dan PT GT Tbk di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan smartboard tahun anggaran 2024.
Menurut Kepala Kejati Sumut, Harli Siregar, penggeledahan bertujuan untuk memperkuat alat bukti atas dugaan korupsi. Tim penyidik memeriksa ruang kerja, gudang, bagian administrasi, dan area lain yang diduga menyimpan dokumen relevan. Selama proses, mereka menemukan dan menyita dokumen fisik maupun elektronik terkait kegiatan pengadaan smartboard.
Sebelumnya, Kejati Sumut telah memperoleh izin resmi dari dua pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 48/Pid.Sus-TPK.Geledah/2025/PN.Jkt.Pst dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 1546/Pid.B-GLD/2025/PN.Jkt.Brt. Izin tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penggeledahan dari Kajati Sumut Nomor Print-17/L.2/Fd.2/10/2025 tanggal 5 November 2025.
Mengapa Menjadi Viral?
Kasus ini menjadi viral karena mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan smartboard yang melibatkan pihak swasta. Proyek pengadaan smartboard untuk sekolah-sekolah negeri di Tebing Tinggi disebut memiliki nilai yang cukup besar, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
Selain itu, tindakan tegas dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga menjadi perhatian publik. Penggeledahan di tiga lokasi di Jakarta menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya dianggap serius, tetapi juga akan ditangani secara profesional dan berkelanjutan.
Respons & Dampak
Respons masyarakat terhadap kasus ini beragam. Banyak warga yang menyambut baik tindakan Kejaksaan, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak ekonomi dan sosial dari dugaan korupsi tersebut. Tokoh masyarakat dan aktivis anti-korupsi juga memberikan komentar, menyerukan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini.
Secara hukum, kasus ini bisa berdampak signifikan bagi para pelaku jika terbukti bersalah. Selain itu, reputasi instansi terkait dan pemerintah daerah juga bisa terganggu. Dari sisi ekonomi, dana yang dialokasikan untuk smartboard bisa saja tidak digunakan sesuai rencana, sehingga mengurangi kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Namun, pihak Kejati Sumut menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh dugaan penyimpangan dapat dibuktikan secara terang.
Tim penyidik juga menyatakan bahwa hasil penggeledahan akan digunakan untuk melengkapi alat bukti agar penanganan kasus ini dapat berjalan lebih terang dan tuntas. Mereka berharap, dengan data yang lengkap, kasus ini bisa segera diproses secara hukum.
Penutup — Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Tebing Tinggi masih dalam penyidikan. Penggeledahan di tiga lokasi di Jakarta menunjukkan komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengungkap penyimpangan. Publik kini menantikan hasil penyidikan lebih lanjut, termasuk apakah ada pihak yang akan dijerat secara hukum.
