Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan Dana Desa. Hal ini disampaikan saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 Regional Provinsi Gorontalo, di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Kamis (07/08/2025). Kebijakan ini menjadi sorotan karena mengacu pada kebutuhan pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Kronologi Lengkap
Pada acara tersebut, Gusnar Ismail menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pembangunan di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. “Kerjasama yang sudah terjalin selama ini perlu kita pertahankan dan tingkatkan,” ujar Gusnar.
Ia juga menyebutkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dari 13 persen menjadi 12 persen pada tahun 2024 adalah bukti keberhasilan penggunaan Dana Desa. “Alhamdulillah, ada penurunan kurang lebih 0,8 atau 0,9 persen,” tambahnya.
Mengapa Menjadi Viral?
Isu transparansi penggunaan Dana Desa semakin ramai dibicarakan oleh masyarakat dan kalangan media. Hal ini dipicu oleh berbagai laporan kasus penyimpangan penggunaan dana desa yang dilaporkan oleh lembaga anti-korupsi seperti KPK. Selain itu, adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo agar penggunaan dana desa diawasi secara ketat juga memperkuat isu ini.
Respons & Dampak
Reaksi publik terhadap isu transparansi Dana Desa sangat beragam. Banyak warga desa yang mendukung langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana. Di sisi lain, sejumlah aktivis masyarakat menilai bahwa meski ada upaya peningkatan transparansi, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya.
Di tingkat pemerintahan, Gubernur Gorontalo mengatakan bahwa ia akan terus memantau penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan. “Saya akan terus mengawasi agar semua dana digunakan sesuai dengan tujuan awalnya,” ujarnya.
Fakta Tambahan / Klarifikasi
Dalam workshop tersebut, Gusnar Ismail juga menyoroti peran data seperti DTKS dan DTSEN dalam pengelolaan Dana Desa. “Yang mengetahui persis A, B, C, D-nya orang miskin di desa adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semua,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam merancang program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Ini penting agar program bisa berjalan efektif dan efisien,” ujarnya.
Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Gubernur Gorontalo menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari pemerintahan yang akuntabel. Publik kini menantikan tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini. Apakah langkah-langkah konkrit akan diambil untuk memastikan penggunaan Dana Desa benar-benar optimal dan transparan?
