Pemkot Serang kini tengah mempersiapkan anggaran besar untuk melakukan normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir tahunan yang sering terjadi di kota ini. Langkah ini menjadi perhatian utama pemerintah setempat, mengingat banjir telah menjadi isu yang selalu muncul setiap musim hujan.
Dalam rapat koordinasi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cisadanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) I Ketut Jayoda, Pemkot Serang menyatakan komitmen kuat untuk melanjutkan program normalisasi sungai Cibanten. Program ini bertujuan untuk melebarkan sungai sepanjang 10 km, namun saat ini baru mencakup sekitar 3 km yang rentan bencana banjir.
Selain itu, BBWSC3 juga akan merencanakan bantuan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan sisa proyek. Dalam hal ini, Pemkot Serang akan bekerja sama dalam koordinasi teknis dan administratif, terutama terkait rumah-rumah yang berada di bantaran sungai. BBWSC3 menegaskan bahwa wilayah bantaran sungai merupakan wewenangnya, sehingga perlu kerja sama yang baik antara instansi terkait.
Terkait pencemaran sungai, BBWSC3 hanya bisa memberi himbauan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai. Namun, tindakan lebih lanjut akan menjadi ranah aparat hukum.
Selain itu, BBWSC3 juga merekomendasikan penggunaan bendung karet sebagai solusi untuk menghadapi banjir dan mencegah air asin masuk dari laut. Mekanisme bendung karet ini masih dalam tahap pembahasan dan perencanaan, dengan biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Pj Walikota Serang Yedi Rahmat menyampaikan bahwa agenda rapat kali ini adalah awal langkah Pemkot dalam memohon bantuan infrastruktur kepada Dirjen Sumber Daya Air PUPR Pusat melalui BBWSC3. Rencana bantuan bendungan air ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir di kawasan sungai Cibanten.
Di sisi lain, Pemkot Serang juga mulai mematangkan persiapan normalisasi Kali Padek yang direncanakan dimulai pada akhir tahun 2025. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi penertiban bangunan kepada warga Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen. Sebanyak lebih dari 300 bangunan akan ditertibkan, dengan pendataan ulang untuk memvalidasi mana yang benar-benar menjadi hunian.
DPUPR mencatat ada 175 KK yang berhak menerima bantuan kerohiman sebesar Rp5 juta per KK. Pencairan bantuan akan dilakukan setelah pembongkaran bangunan dan proses validasi selesai.
Wali Kota Serang Budi Rustandi juga meninjau sejumlah titik rawan banjir di Kota Serang. Dari hasil peninjauan tersebut, ia menyebutkan bahwa penyebab utama banjir adalah penumpukan sampah dan sistem drainase yang tidak optimal. Pemkot berkomitmen untuk membangun saluran air di kawasan Pasar Induk Rau pada tahun 2026.
Dengan berbagai langkah yang diambil, Pemkot Serang berharap normalisasi sungai dapat memberikan manfaat dalam pengendalian banjir serta penataan kawasan sungai di Kota Serang. Masyarakat pun diharapkan tetap mendukung program ini dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi aturan yang diberlakukan. Apa yang ditunggu publik berikutnya adalah realisasi proyek ini dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.
