Otorita IKN Tandatangani 8 Kontrak Baru untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Pada hari Kamis (4/12/2025), Otorita IKN (OIKN) resmi menandatangani delapan paket kontrak pembangunan yang menjadi fondasi kawasan legislatif dan yudikatif di Kantor Kemenko 4 IKN, Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka memenuhi target sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Delapan kontrak baru tersebut merupakan bagian dari tahap II pembangunan IKN Kaltim yang difokuskan untuk mempercepat akselerasi proyek. Hingga Desember 2025, OIKN telah menandatangani 20 dari total 28 paket pekerjaan tahap II (2025–2029). Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 paket merupakan pembangunan fisik, sedangkan 6 lainnya berupa manajemen konstruksi atau supervisi. Capaian ini menunjukkan bahwa IKN semakin siap memasuki masa konstruksi yang lebih intensif.
Delapan Paket Kontrak yang Diteken
Delapan paket kontrak yang diteken meliputi:
- Lima paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang mencakup 16 gedung di atas lahan seluas 41,81 hektar (ha).
- Dua paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri dari 4 gedung pada persil seluas 15,15 ha.
- Satu paket pembangunan bangunan kantor pendukung, yakni pembangunan Kantor OIKN tahap II (3 gedung di area 2,9 hektar) dan Kantor Polres IKN tahap I (3 gedung di lahan 3,07 ha).
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya memastikan standar kualitas yang tinggi pada seluruh tahapan pembangunan. “Pembangunan tahap dua ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
Penandatanganan delapan kontrak tersebut menjadi langkah lanjutan dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana, standar teknis, serta prinsip keberlanjutan yang ditetapkan OIKN.
PT PP Borong Tiga Proyek di IKN
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP semakin mempertegas perannya sebagai kontraktor utama pemerintah. Penandatanganan kontrak proyek disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad di Kantor Kemenko 4 IKN, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Tiga proyek yang dikerjakan oleh PT PP meliputi:
- Pembangunan Kantor Pendukung Otorita IKN
- Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna
- Kawasan Gedung DPD RI
Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan, pengerjaan tiga proyek besar tersebut menjadi langkah strategis PT PP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. “Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
Seluruh proyek IKN yang dikerjakan PT PP mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15 persen, serta retensi 5 persen. Selain itu, PT PP menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain pada design and build, serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern.
Proyek Pembangunan OKIN
Melalui konsorsium PP–ADHI–JAKON KSO dengan nilai Rp 769,54 miliar, PT PP resmi memulai pembangunan fasilitas pendukung Otorita IKN. Proyek ini meliputi:
- Gedung kantor pendukung OIKN
- Gedung Polresta IKN
- Bangunan utilitas
- Masjid kawasan
- Lapangan upacara dan lapangan olahraga
- Penataan kawasan terpadu
Proyek tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan OIKN dan menyediakan fasilitas representatif bagi pelayanan publik di kawasan inti.
Pembangunan Ikon Arsitektur Utama
Melalui konsorsium PP-ADHI KSO, PT PP memulai pembangunan salah satu ikon arsitektur utama IKN dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 1,258 triliun. Kawasan tersebut mengusung konsep smart building dan green building dengan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta mengimplementasikan building information modelling (BIM).
Bangunan utama seluas 47.797 meter kubik (meter persegi) dirancang dengan arsitektur modern berciri identitas Nusantara, termasuk area sidang, ruang fraksi, fasilitas pendukung, serta penataan kawasan geoteknik dan pekerjaan cut and fill. PT PP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), serta integrasi infrastruktur kawasan.
Pembangunan Gedung DPD RI
Pada proyek yang dikerjakan melalui konsorsium ADHI–PP–Penta Rekayasa, PT PP memegang porsi pekerjaan terbesar yaitu 48,5 persen. Proyek senilai Rp 1,488 triliun itu menjadikan PT PP mitra utama dalam pembangunan gedung kelembagaan DPD RI.
Proyek tersebut mencakup pembangunan gedung utama DPD RI, kawasan penunjang, lanskap hijau, dan infrastruktur kawasan berkelanjutan. PT PP turut memastikan penerapan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional pada desain serta pengerjaannya, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas.
Adapun penandatanganan kontrak itu menandai perolehan tiga paket pekerjaan baru PT PP di sektor gedung dan kelembagaan IKN, yang seluruhnya didanai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2027.
