Peran PDI Perjuangan dalam Merawat Alam dan Mencegah Bencana
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Jawa Barat menggelar sebuah diskusi fokus yang bertajuk “Sabilulungan Ngarawat Bumi” atau “Gotong Royong Merawat Bumi”. Acara ini bertujuan untuk menjaga alam dan lingkungan hidup sekaligus mencegah terjadinya bencana yang tidak diinginkan. Diskusi ini dilaksanakan di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat pada hari Sabtu, 6 Desember 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh para pemerhati lingkungan, aktivis, serta perwakilan dari pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Jawa Barat. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan partai berlambang moncong putih atas berbagai bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Ono, kondisi Jawa Barat saat ini juga mirip dengan daerah-daerah lain yang mengalami bencana. Di Jawa Barat sendiri, banjir masih sering terjadi di beberapa daerah seperti Cililin, Baleendah, Sukabumi, dan beberapa kabupaten-kota lainnya. Ia menilai bahwa banyak program pemerintah provinsi terkait pelestarian alam dan pencegahan bencana alam belum berhasil menyelesaikan masalah yang ada.
Oleh karena itu, acara kali ini diselenggarakan untuk mencari akar permasalahan sekaligus mendapatkan masukan dari para ahli dan pemerhati lingkungan. “Kita tidak lagi bicara data, tapi aksi. Aksi apa yang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai partai politik untuk menyelesaikan permasalahan alam dan lingkungan hidup di Jawa Barat,” ujar Ono.
Ia menjelaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki anggota legislatif dan kepala daerah yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Rekomendasi yang nantinya disampaikan dalam forum diskusi ini akan menjadi bahan bagi partai untuk bergerak melakukan aksi nyata. “Kita bukan lagi bicara konsep, tapi pada tataran pelaksanaan, karena konsepnya sudah bagus-bagus. Kami ingin memiliki peran yang jauh lebih besar dalam persoalan lingkungan hidup ini, dengan melibatkan stakeholder, masyarakat, dan menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pemerintahan baik di legislasi, anggaran maupun pengawasan,” tambahnya.
Bencana yang Terjadi di Jawa Barat
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini mengemukakan bahwa bencana yang terjadi di beberapa wilayah Tatar Pasundan lantaran banyaknya lahan kritis. Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), hanya 20 persen hutan di Jawa Barat yang masih utuh. Sementara 80 persen lainnya dalam keadaan rusak. Upaya pemerintah melakukan reboisasi dan rehabilitasi belum maksimal.
Meskipun program tersebut sudah ada sejak dulu, pemerintah tidak pernah berhasil menyempitkan lahan kritis, malahan semakin melebar. Hal ini kemungkinan menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam di Jawa Barat. Ono menyayangkan anggaran terkait lingkungan hidup pada APBD 2026 sangat kecil, yaitu hanya 0,46 persen. Angka ini lebih berfokus kepada penanggulangan maupun pemulihan pasca bencana, bukan pencegahan yang dinilai lebih penting.
Melihat hal tersebut, pihaknya yang berada di legislatif akan melakukan evaluasi serta mendorong anggaran yang lebih besar untuk program mitigasi bencana. “Nanti kita akan sampaikan di forum-forum resmi di DPRD Jawa Barat. Kita ingin pemerintah provinsi tak hanya fokus di ujung atau penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana saja. Hal itu penting, tapi yang paling krusial adalah mitigasi, pencegahan, yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar,” jelasnya.
Penyelamat Hutan Menyambut Baik Langkah PDI Perjuangan
Di tempat yang sama, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa Eka Santosa mengapresiasi PDI Perjuangan yang telah menggelar pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan lingkungan hidup di Jawa Barat. Ia menilai bahwa langkah ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik memiliki kepedulian tinggi dalam pelestarian alam.
“Era ini, saya secara jujur mengatakan bahwa ini suatu langkah maju dari sebuah partai politik dalam rangka ikut memikirkan tentang bagaimana menjaga bumi, alam, lingkungan hidup,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Eka menginginkan adanya kejelasan regulasi terkait pemanfaatan hutan. Saat ini, seluruh hal yang berkaitan dengan hutan menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Sementara daerah itu punya hutan yang mana sih? Mana yang menjadi kewenangan dinas? Ketika masuk ke regulasi, yang punya kewenangan mengalihfungsikan lahan siapa? Harus ada kejelasan regulasi,” katanya.
